بِسْــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

PRESS RELEASE KLARIFIKASI PARTAI DAKWAH RAKYAT INDONESIA
ATAS BERITA TEMPO TENTANG ALAMAT SAMARAN PARTAI DAKWAH RAKYAT INDONESIA

No. : 03/B/PR/DPP/XI/2021

            Sehubungan dengan berita yang dimuat oleh Tempo.co pada hari Jum’at, 19 November 2021 yang berjudul “Alamat Samaran Partai Dakwah” (link :  https://koran.tempo.co/read/berita-utama/469652/alamat-samaran-partai-dakwah-rakyat-indonesia) adalah keliru dan kurang tepat. Berikut klarifikasi kami :

1. Bahwa admin nomor Whatsapp Partai Dakwah nomor 0838 5002 7404 pada pukul 16.36 dikirim Whatsapp oleh Wartawan Tempo bernomor 0812 9714 2948 yang meminta alamat detail Partai Dakwah yang tertera di kop surat.
2. Kemudian admin menjawab bahwa pengurus yang bersangkutan tidak mau didetailkan alamatnya karena masih ada anak kecil khawatir kaget kalau ada yang datang bertanya-tanya atau ada fitnah tuduhan sebagai teroris dsb.
3. Atas jawaban admin diatas, Wartawan Tempo menjawab “Siap Pak”.
4. Tetapi pada pukul 16.49 Wartawan Tempo malah mendatangi alamat Nangka No. 17 dengan menunjukkan foto rumah yang diberitakan sebagai alamat samaran. Kemudian wartawan Tempo menanyakan apakah rumah yang didatangi adalah alamat yang tertera di kop surat PDRI.
5. Admin menjawab lagi : bahwa pengurus tetap tidak mau diungkapkan alamat detailnya (seperti RT/RW dll.) karena khawatir jadi sorotan media/didatangi berbagai macam orang karena dulu perjanjiannya dengan pengurus PDRI lain hanya untuk alamat surat menyurat sementara, hingga ada kantor resmi PDRI.
6. Kemudian wartawan Tempo menanyakan “apakah benar itu salah satu rumahnya karena jalan Nangka itu nomor 17 yg saya temui ?”.
7. Karena admin tidak teliti (sedang sibuk beraktivitas) dalam menjawab pertanyaan maka dijawab “Iya”.
8. Admin berasumsi pertanyaannya adalah apakah alamatnya Jl. Nangka no. 17 sehingga dijawab “Iya”, sehingga terjadi ketidaksambungan antara pertanyaan dengan jawaban.

9. Sehingga menyebabkan Wartawan Tempo memuat berita yang tersebut di atas seakan-akan pengurus PDRI mencatut alamat orang (alamat samaran).
10. Mohon maaf atas ketidaktelitian admin karena pada saat menjawab Whatsapp tersebut sedang sibuk beraktivitas. Mohon kiranya apabila hendak melakukan wawancara dapat membuat jadwal terlebih dahulu agar terhindar dari kesalahpahaman seperti di atas.
11. Kami menyesalkan Wartawan Tempo tidak dapat memahami ketidaknyamanan pemilik alamat rumah pengurus yang digunakan sebagai alamat kop Surat PDRI karena berita yang tersebar memfitnah PDRI sebagai Partai penampung Jamaah Islamiyah/teroris yang jelas jelas fitnah keji. (Lihat Bantahan PDRI terdahulu : 01/B/PR/DPP/XI/2021).
12. Sehingga tetap memaksa untuk mendatangi dan ingin bertamu di alamat tersebut, padahal sudah dijawab alamat tersebut hanya untuk surat menyurat atau jangan sampai alamat kop surat jadi kosong seakan organisasi tanpa bentuk (OTB).
13. Partai Dakwah memang belum punya kantor permanen hingga sekarang karena ketiadaan dana untuk menyewa kantor.
14. Partai Dakwah sedang menabung secara perlahan dari iuran pengurusnya yang infaq setiap bulannya dengan besaran 50 ribu rupiah. Dari iuran kecil-kecil-an itulah Partai Dakwah membiayai konsumsi rapat, menabung untuk menyewa kantor dll.
15. Partai Dakwah memang dari awal ingin merintis partai yang iurannya berasal dari anggota dan kadernya sehingga tidak ada satu orangpun yang bisa mengendalikan Partai Dakwah kecuali atas keputusan musyawarah/rapat bersama.
16. Dengan peristiwa di atas Partai Dakwah akan segera mengumumkan kantor resmi dalam waktu dekat yang bisa didatangi siapapun untuk bertemu dengan pengurus Partai Dakwah. Bagi yang ingin membantu agar Partai Dakwah bisa mampu menyewa kantor bisa hubungi pihak Partai Dakwah. Semoga bantuannya dibalas oleh Allah SWT. agar dakwah menyadarkan orang untuk menjadi warga negara yang baik, sholeh/sholehah dan taat hukum bisa terus berkembang.
17. Atas kejadian ini, maka alamat resmi sementara untuk wartawan dan pihak manapun yang ingin mengirim surat/korespondensi dapat mengirim ke alamat Rumah Sekretaris Jenderal (Sekjend) Drs. Yunasdi di Jl. Kemanggisan Ilir VI No. 6 , Rt. 05/012. Palmerah Jakarta Barat. DKI Jakarta.
18. Bagi yang ingin bertemu langsung dengan pengurus maka dapat membuat janji bertemu terlebih dahulu agar pengurus bisa menentukan tempat pertemuannya yang disanggupi oleh pengundang.

            Demikianlah klarifikasi ini kami buat atas berita yang dimuat Tempo yang tidak tepat atau keliru tersebut.

            حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير

 Jakarta ,14 Rabi’ul Akhir 1443 H
  19 November 2021 M            

Dewan Pimpinan Pusat
Partai Dakwah Rakyat Indonesia

ttd.
Dr. Masri Sitanggang
Waketum

ttd.
Drs. Yunasdi, MM
Sekretaris Jenderal

Download Klarifikasi

  ———————————————————————————-

بِسْــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

PRESS RELEASE BANTAHAN PARTAI DAKWAH RAKYAT INDONESIA
ATAS TUDUHAN POLRI TERHADAP PARTAI DAKWAH RAKYAT INDONESIA
No. : 01/B/PR/DPP/XI/2021

            Sehubungan dengan berita yang dimuat di detik.com pada hari Selasa, 16 November 2021 pada pukul 17.27 yang berjudul “Polri Sebut Farid Okbah Bentuk Partai Dakwah sebagai Solusi Lindungi JI” (link :  https://news.detik.com/berita/d-5814058/polri-sebut-farid-okbah-bentuk-partai-dakwah-sebagai-solusi-lindungi-ji) merupakan fitnah keji  yang tidak berdasar fakta dan bernada tendensius yang mendiskreditkan Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Allah SWT. berfirman di dalam surat Al-Baqarah: 217, “Fitnah itu besar (kejam) daripada yang melakukan pembunuhan.” Allah SWT  juga mengancam dalam Surat An-Nur Ayat 19, “Siapapun gemar menceritakan atau menyebarluaskan kejelekan saudara Muslim kepada orang lain diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat.” Saat ini Partai Dakwah telah membentuk tim hukum untuk melakukan upaya hukum yang berkeadilan.

            Sebagai informasi, Partai Dakwah Rakyat Indonesia didirikan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Partai Islam Ideologis (BPU-PPII) yang terdiri dari para alim ulama seperti KH. A. Cholil Ridwan, Almarhum KH. Abdurrasyid Abdullah Syafi’i, Almarhum Drs. Mohammad Siddik, Dr, Masri Sitanggang dll.* yang sebelumnya telah melaksanakan acara silaturrahim keluarga besar dan pecinta Masyumi pada tanggal 07 Maret 2020 dan atas hasil rekomendasi silaturrahim tersebut maka BPU-PPII mendeklarasikan kembali Partai Masyumi Reborn pada tanggal 07 November 2020. Tetapi karena Majelis Syura Partai Masyumi Reborn mengembalikan mandat kepada BPU-PPII pada tanggal 20 Februari 2021, maka BPU-PPII mendirikan Partai Dakwah Rakyat Indonesia sebagai penerus perjuangan dari dakwah politik yang pernah dilaksanakan oleh Partai Masyumi pada masa lalu. Cita – cita BPU-PPII adalah merintis adanya partai politik yang memperjuangkan cita -cita para pendiri bangsa / Founding Fathers agar Indonesia bisa menjadi negeri yang Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur dengan dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 melalui jalan dakwah politik yang ber-akhlakul karimah.

            Ustad Farid Ahmad Okbah adalah orang yang diamanahkan oleh BPU-PPII untuk menerima jabatan sebagai Ketua Umum Partai Dakwah karena BPU-PPII melihat rekam jejaknya yang konsisten dalam dunia dakwah dan tidak pernah terlibat dalam aksi melanggar hukum / inkonstitusional apalagi teror. Adapun tuduhan Polri bahwa Ustad Farid Ahmad Okbah mendirikan Partai Dakwah sebagai solusi melindungi Jamaah Islamiyah adalah tuduhan yang keliru dan tidak memahami filosofi berdirinya Partai Dakwah Rakyat Indonesia dan kami menyesalkan tuduhan tersebut yang menyesatkan publik.

            Partai Dakwah Rakyat Indonesia memiliki manifesto yang bisa dibaca publik (terlampir di Website), terdapat AD ART yang sesuai dengan Undang-Undang maupun aturan lain yang tidak melanggar konstitusi. Jika memang pernyataan ini benar dinyatakan oleh pihak Polri maka kami meminta Polri minta maaf dan mencabut pernyataan tersebut karena merusak iklim demokrasi di Indonesia yang berlandaskan hukum.

            Sebagai informasi, bahwa Partai Dakwah Rakyat Indonesia sedang dalam proses pengurusan perizinan untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Menkumham sehingga segala aktivitasnya masih berupa pembentukan jaringan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebagai syarat administratif mendapatkan SK Menkumham tersebut. Oleh sebab itu, selama ini aktivitas kepartaian hanya terkait hal tersebut dan merupakan aktivitas konstitusional yang dibolehkan oleh hukum di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi.

            Demikianlah bantahan ini kami buat, sebagai klarifikasi atas tuduhan Polri tersebut.

Demikianlah bantahan ini kami buat, sebagai klarifikasi atas tuduhan Polri tersebut.

            حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير

 Jakarta ,12 Rabi’ul Akhir 1443 H
  17 November 2021 M            

Dewan Pimpinan Pusat
Partai Dakwah Rakyat Indonesia

ttd.
Dr. Masri Sitanggang
Waketum

ttd.
Drs. Yunasdi, MM
Sekretaris Jenderal

Download Press Release Versi PDF

*Ada kesalahan data penulisan pada press release sebelumnya, bahwa Farid Ahmad Okbah bukanlah pendiri partai tapi orang yang diamanahkan untuk menjadi Ketua Umum oleh BPU-PPII.