BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN PARTAI ISLAM IDEOLOGIS
Jl. Kramat Raya No. 45 Jakarta Pusat 10450

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

MANIFESTO PARTAI DA’WAH RAKYAT INDONESIA

الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِيْن وَ بِهِ نَسْتَعِيْن عَلى أُمُوْرِ الْدُنْيَا وَ الدِيْن, وَ الصَلَاةُ وَ السَلَامُ عَلَى أَشْرَفِ المُرْسَلِيْن وَ عَلَى ألِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعْيْن

Sesungguhnya amanah yang melekat pada setiap diri manusia di dunia ini adalah mengabdikan diri kepada Allah dalam semua aktivitasnya (QS. Adzdzariyat : 56) memakmurkan bumi (QS. Hud : 61) ini dalam arti seluas-luasnya. Namun Allah mengingatkan, dalam menunaikan amanah mulia ini, manusia akan menghadapi perlawanan yang datangnya dari Syaithan. Syaithan berupaya dengan segala cara agar tugas mulia manusia tidak terlaksana atau melenceng dari tujuannya. Karena itulah, Allah mengingatkan manusia bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata.

Hidup di dunia ini, dengan demikian, hakekatnya adalah pertarungan antara dua kubu; yakni kubu pengikut Allah (Hizbullah – Partai Allah) dengan kelompok pengikut syaithan (Hizbussyaithan, Partai Syaithan), kelompok pembela dan penegak yang haq dan kelompok pembela kebathilan. Sebagai konsekuensi iman kepada Allah, kita menempatkan diri dalam kelompok Hizbullah – Partai Allah, partai penegak kebenaran. Partai yang menunaikan tugas mulia manusia baik secara pribadi orang-perorang, keluarga, bermasyarakat maupun dalam berbangsa membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak Partai Islam Masyumi membubarkan diri di tahun 1960, umat Islam di gelanggang politik semakin terpinggirkan. Perolehan kursi DPR RI oleh partai-partai Islam, dari Pemilu ke Pemilu sesudahnya, tak pernah menyamai perolehan di tahun 1955 di mana total perolehan kursi partai-partai Islam waktu itu sebesar 43,7 persen. Kekalahan partai Islam di setiap Pemilu, mau tidak mau, berdampak besar terhadap mengecilnya peran umat Islam dalam menentukan pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketuhanan “Yang Maha Esa”, sebagai pengganti tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Piagam Jakarta tidak secara sungguh-sungguh dijadikan dasar bagi pembangunan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan nasional. Islam dan Umat Islam tidak mendapat tempat secara wajar dan proporsional dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya, gagasan-gagasan yang berseberangan dengan nilai-nilai KeIslaman justru mendapat tempat. Islamophobia tampak tumbuh kian subur, sehingga menimbulkan berbagai persoalan yang mengarah pada kondisi disharmoni di antara anak bangsa. Dan umat Islam menjadi sasaran objek politik, bukan menjadi subjek yang bisa melindungi dirinya dari aniaya politik dari kubu yang bersebrangan.

Kondisi ekonomi Bangsa Indonesia sangat timpang, baik dari sisi pendapatan maupun penguasaan aset-aset ekonomi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih berupa mimpi, jauh api dari panggang. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang secara konstitusi seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ternyata hanya dinikmati sekelompok orang tertentu. Umat Islam –meski merupakan warga mayoritas dan yang paling bertanggung jawab terhadap lahirnya bangsa Indonesia ini, hanya menguasai 12 persen perekonomian Indonesia. Itu pun terbatas pada mengelola ekonomi mikro.

Dengan memperhatikan hasil Pemilu 2019, di mana perolehan kursi partai-partai Islam di DPR RI hanya sekitar 29,6 persen –turun 4 kursi dari pemilu 2014 atau berkurang 14,13 persen dari pemilu tahun 1955, dapatlah dibayangkan bahwa nasib umat Islam dan Da’wah Islamiyah di masa datang akan menghadapi hari-hari yang sulit. Rendahnya dukungan umat Islam terhadap Partai Islam, serta kenyataan bahwa posisi umat Islam Indonesia terpinggirkan di berbagai bidang kehidupan, dapat dijadikan indikator bahwa Da’wah Islamiyah di negeri ini kurang berhasil atau bahkan mungkin bisa disebut gagal. Hal ini bisa terjadi karena beberapa sebab, antara lain :

Pertama, pesan da’wah jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan politik Islam. Pembahasan soal-soal muamalah-politik jauh tertinggal dari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh sehingga Umat Islam banyak yang tekun mengamalkan ibadah-ibadah khusus namun lupa terhadap tugasnya “liyudzhirohu ‘alad dieni kullihi”, memenangkan sistem tatanan kehidupan Islam di atas semua sistem tatanan yang ada.
Kedua, sikap politik mengambang ormas-ormas Islam. Setiapkali menghadapi Pemilu, para pemimpin ormas Islam seperti gamang dalam menentukan sikap. Mereka seperti menghindar dari kecenderungan kepada Partai Islam; lebih suka bersikap mengambill jarak yang sama terhadap semua partai –baik terhadap yang sekuler maupun yang Islam. Mereka membiarkan anggota ormasnya menjadi massa mengambang dan bahkan membiarkan berkecenderungan ke partai sekuler. Lebih dari itu, ada pula pimpinan ormas Islam yang bangga bila kadernya menjadi anggota dewan dari berbagai partai (baik sekuler maupun Islam). Ini memang terasa sedikit ambivalen. Di satu sisi, ormas Islam didirikan sebagai alat perjuangan “Izzul Islam wal Muslimin”, mengangkat martabat kemulian Islam dan Umat Islam –melalui tema sentral “amar ma’ruf nahi munkar”. Namun di sisi lain tidak berani mengambil resiko membela Partai Islam. Andai saja semua Ormas Islam punya komitmen yang sama untuk membesarkan Partai Islam, peta politik Indonesia sangat mungkin berubah. Kisah sukseh Pemilu tahun 1955 akan terulang dan Insya Allah lebih dari itu.

Ketiga, pilihan strategi “menjadi garam” yang memberi rasa tanpa merubah warna atau “merubah dari dalam”. Strategi ini sejalan dengan slogan Nurcholis Majid “Islam Yes Partai Islam No”. Strategi ini akhirnya lebih medorong umat Islam masuk dan membesarkan partai sekuler ketimbang Partai Islam. Namun Partai-partai sekuler bukannya terwarnai mendekat kepada Islam, malahan ideologi sekulernya semakin kental. Itu artinya, strategi “menjadi garam” gagal total dan sudah seharusnya ditinjau ulang. Di era reformasi ini, Indonesia cenderung menerapkan demokrasi liberalis-kapitalis. Partai-partai sekuler lebih mirip sebuah perusahaan keluarga atau dinasti. Kebijakan partai lebih ditentukan oleh “pemilik” dari pada kecerdasan dan kearifan para pengurus yang tidak punya “saham” di partai.

Keempat, Partai-partai Islam yang ada belum mampu menjadi penyalur aspirasi umat Islam Indonesia. Sebahagian besar (57 dari 87 persen) Umat Islam belum merasa terwakili dengan partai-partai Islam yang ada. Partai Islam yang ada sekarang ini dinilai tidak berbeda nyata dengan partai-partai sekuler, sehingga mereka terdorong untuk lebih memilih partai sekuler. Di lain pihak, partai-partai Islam dalam programnya terkesan saling berebut konstituen yang sama dengan menjadikan partai Islam lainnya sebagai saingan politik. Sangat kurang upaya merebut suara 57 % (dari 87 %) persen lagi umat Islam yang memilih partai sekuler itu, yaitu memanggil mereka pulang ke rumah sendiri.

Kelima, Bahwa perolehan suara partai partai Islam hanya 29,6 % itu selain suara lari ke partai partai sekuler tapi juga ada ceruk 30 % golput pada pemilu legislatif tahun 2019 yang harus diedukasi agar memilih ke PDRI.

Keenam, bahwa sebagian Partai Politik mendekati masyarakat ketika menjelang pemilu sehingga mereka merasa hanya diperlukan suaranya saja sementara problematika kehidupan mereka jauh dari keadilan dan kemakmuran. Sehingga PDRI bertekad untuk berbenteng di hati umat, bersama dengan ummat dan rakyat akan berusaha memberikan pemecahan masalah dan pendampingan menuju keadilan dan kemakmuran yang dicita citakan oleh bangsa dan negara kita.

Ketujuh, kebanyakan partai terkena penyakit kapitalisme yang semuanya digantungkan dengan materi sehingga muncul “cukong-cukong” politik yang menjualbelikan jabatan publik atau posisi legislatif dengan menggelontorkan uang dan money politics sehingga merusak mental banyak orang tak ubahnya seperti politik “dagang sapi”.

Kedelapan, PDRI perlu mempelopori gerakan politik moral agar keimanan dan ketahanan kepribadian tidak dijual atau digadaikan kepada konglomerat atau oligharki yang telah menguasai ekonomi dan bernafsu menguasai politik melalui pasar gelap. Intergritas kepribadian yang dedikatif diperlukan sebagai contoh dan ketauladanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai nilai kejujuran, keadilan, kedermawanan, kesabaran, gotong royong, pengorbanan untuk orang lain dan kebersihan jiwa serta kebeningan qalbu untuk membahagiakan orang lain agar senang di dunia dan selamat di akherat merupakan harapan PDRI. بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

Fakta-fakta kekalahan terus-menerus di bidang politik dan terpinggirkannya peran umat Islam di berbagai lapangan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan segala sebab akibatnya –seperti yang diuraikan di atas, itulah yang mendorong para alim ulama dan cerdik pandai serta tokoh umat Islam dalam musyawarahnya di tanggal 07 September 2019 membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Partai Ideologis (BPU-PPII). Badan ini bertugas untuk melakukan kajian dan upaya-upaya melahirkan sebuah Partai Islam Ideologis. Perjalanan BPU-PPII selama satu tahun delapan bulan menyimpulkan : melahirkan Partai Islam Ideologis bernama Partai Da’wah Rakyat Indonesia (PDRI).

Pemilihan nama sebagai partai da’wah bermaksud ingin menjawab persoalan-persoalan umat Islam dalam berbangsa dan bernegara yang tidak mungkin dipisahkan dengan tugas da’wah. Da’wah memberi solusi bagi persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara. Ini mempertegas bahwa da’wah dan politik adalah dua hal yang harus berjalan bersamaan : Kegiatan politik adalah kegiatan da’wah dan kegiatan da’wah adalah juga kegiatan politik. Bahkan membaca da’wah di zaman Rasulullah, politik itu menjadi lokomotif da’wah dan ekonomi bahan bakarnya hanya dalam qurun waktu 10 tahun da’wah Rasul berhasil gilang gemilang. Karena politik menjadi lokomotif da’wah, berpolitik ibarat bulldozer yang meratakan tanah untuk dibangun gedung da’wah Islam.

Ketika Partai Masyumi dipaksa bubar oleh Pemerintahan Orde Lama, pak Natsir dan tokoh-tokoh Masyumi mendirikan Dewan Da’wah. Pak Natsir berujar : “kalau dulu kita berda’wah lewat jalur politik (melalaui partai Masyumi, maksudnya), sekarang kita berpolitik lewat jalur da’wah (melalui Dewan Da’wah)”. Hal demikian karena masa itu Masyumi tidak bisa direhabilitasi. Sekarang, di mana telah terbuka kesempatan mendirikan partai, maka tugas politik dan da’wah kita jalankan secara bersamaan.

Partai Da’wah Rakyat Indonesia (PDRI). Ini mengingatkan kita pada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, 22 Desember 1948 – 13 Juli 1949, pimpinan tokoh Islam Syafruddin Prawiranegara, yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, berjasa luar biasa dalam menyelamatkan Republik Indonesia menyusul Yogyakarta sebagai Ibu Kota RI dikuasai Belanda serta Sukarno, Hatta dan para pemimpin negara ditangkap pada 19 Desember 1948. Dengan adanya pemerintahan Darurat ini, eksistensi Republik Indonesia masih diakui oleh dunia dan belum dapat dinyatakan bubar. Bila saja Pemerintahan Darurat tidak ada, maka Republik ini sudah tamat riwayatnya. PDRI siap berkoalisi dengan partai apa pun yang melakukan hal-hal ma’ruf dan siap pula menjadi oposisi bagi partai-partai yang melakukan kemungkaran.

Dalam konteks membangun bangsa dan negara, ma’ruf yang dimaksud adalah apa yang menjadi kesepakatan perjanjian kita dalam membentuk negara bangsa ini, yaitu Pancasila sesuai yang termaktub dalam Piagam Pembukaan UUD 1945, yang dasar berlakunya adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Itulah pijakan dan cara pandang PDRI dalam mengelola negara bangsa ini sekaligus cara pandang dalam hubungan antara negara atau yang disebut poilitik luar negeri. Bukan yang lain.

Partai Da’wah Rakyat Indonesesia akan berdiri bersama komponen masyarakat yang berkomitmen terhadap pelaksanaan pembangunan bangsa sesuai cita-cita berdirinya negara ini sebagaimana termaktub dalam Piagam Pembukaan UUD 1945 dan akan tegak sebagai oposisi terhadap mereka yang ingin menyimpangkan arah pembangunan dari apa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Kami sadar bahwa tugas ini sangat berat. Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, apa yang dicita-citakan bangsa ini, masih jauh dari kenyataan. Target yang penuh tantangan onak dan duri, kelangkaan dana merupakan tantangan tersendiri untuk memulai mengaktifkan partai.

Kondisi ini memaksa orang beriman untuk memilih satu di antara dua aliran ideologi partai : Islam ideologis nasionalis atau partai sekuler nasionalis. Kami berkeyakinan, rakyat akan berdiri bersama PDRI. Karena itu, kami mengajak semua komponen bangsa, terutama para cerdik pandai, ulama, tokoh pergerakan, mari bersama Partai Da’wah Rakyat Indonesia membangun negeri Baldatun Thoyyibatun wa rabbun ghafur.

Indonesia harus dibangun di atas nilai-nilai ilahiyah, Ketuhanan Yang Maha Esa, serta berpegang teguh pada Piagam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula halnya tentang hubungan luar negeri. Sesuai dengan amanat Piagam Pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”, maka Partai Da’wah Rakyat Indonesia sesuai dengan politik bebas aktif berkomitmen untuk ikut memberikan perhatian yang kuat dalam upaya-upaya membela hak-hak negara tertindas guna mencapai perdamaian dunia.

Berbagai bangsa dan negara Sekarang ini sedang mengalami nasib yang menyedihkan. Untuk itu kami menyatakan : PDRI berdiri bersama kaum tertindas, bangsa tertindas, melawan kedzaliman. PDRI juga akan tetap mendesak Pemerintah RI untuk secara sungguh-sungguh ikut terlibat dalam upaya melepaskan negara-negara yang terjajah seperti Palestina dari jajahan Israel, Rohingya dari Burma juga Uighur dari rezim partai tunggal atheis komunis. Upaya ini kita lakukan bukan saja disebabkan amanat UUD 1945, tetapi juga karena kita tidak ingin melupakan jasa luar negeri, termasuk jasa Palestina, dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa kita.

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia telah menginspirasi lahirnya Partai Da’wah Rakyat Indonesia. Dengan Da’wah, PDRI akan memberi solusi bagi berbagai persoalan bangsa ini. PDRI akan siap tampil untuk menyelamatkan Indonesia dari keadaan darurat. Indonesia harus tetap tegak sesuai dengan cita-cita para pendirinya, cita-cita yang dituangkan dalam Piagam Pembukaan UUD 1945.

Akhirnya, kami mengajak semua komponen bangsa untuk Bersama PDRI membangun Indonesia dengan Da’wah Ilallah. Dan katakanlah, “Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap.” Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. (QS. Al-Isra, 17: 81).

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْر
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Jakarta, 19 Syawwal 1442 H / 31 Mei 2021 M

 

ttd.
KH. A. Cholil Ridwan
Ketua BPU-PPII

 

ttd.
Dr. Taufik Hidayat, MA
Sekretaris BPU-PPII